Sebutkan Dasar Hukum Menyelenggarakan Pembukuan Pajak Penghasilan

September 01, 2024 Post a Comment

Sebutkan dasar hukum menyelenggarakan pembukuan pajak penghasilan

Dasar hukum PPh saat ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau yang bisa disingkat menjadi UU 7/1983. Dalam perkembangannya, UU 7/1983 mengalami empat kali perubahan dan disempurnakan dengan dua undang-undang lainnya, yakni UU Cipta Kerja dan UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan).

Apa dasar hukum pembukuan dan pencatatan?

Dasar Hukum yang Digunakan Pasal 28 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dinyatakan bahwa: (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.

Apa dasar hukum PPh pasal 21?

- PPh pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK. 03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Apa saja undang-undang yang mengatur tentang pajak?

10 Aturan Pajak yang Wajib Kamu Tahu

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
Peraturan DJP Nomor PER-05/PJ/2017. ...
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020. ...
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2020. ...
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.10/2016.

Berapa tarif pasal 17 ayat 1 UU tahun 2008?

Perhitungan tarif pajak pada PPh pasal 17 Ayat 1(a) adalah sebagai berikut: Penghasilan sampai dengan Rp 50.000.000, tarif pajak yang dibebankan 5% Penghasilan di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000, tarif pajaknya 15% Penghasilan di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000, tarif pajaknya 25%

Apa saja yang termasuk dalam objek pajak menurut pasal 4 ayat 1 UU No 36 tahun 2008?

Objek Pajak Gaji, upah, tunjangan, honorarium, uang pensiun, gratifikasi, komisi, bonus, dan imbalan lainnya atas pekerjaan atau jasa.

Apakah Setiap wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan?

Pada dasarnya, berdasarkan dengan Undang-Undang (UU) KUP, dijelaskan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta Wajib Pajak badan yang ada di Indonesia wajib untuk melakukan atau menyelenggarakan pembukuan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 29 UU KUP UU nomor 28 tahum 2007 Apa yang dimaksud dengan pembukuan?

Di dalam Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah

Apa yang dimaksud dengan pembukuan pajak?

Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

Apa saja dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 26?

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 26 adalah sebesar jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri berupa: Dividen. Bunga, termasuk premium, diskonto, insentif yang terkait dengan jaminan pembayaran pinjaman. Royalti, sewa, dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset.

Apa saja dasar pengenaan dan pemotongan ps 21?

Sedangkan untuk dasar pengenaan pajak dan pemotong PPh pasal 21 adalah penghasilan kena pajak bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar bulanan, bukan pegawai. Wajib pajak yang dimaksud adalah yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Apa Pengertian pajak penghasilan Pasal 21 dan jelaskan alur perpajakan WP OP?

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ialah pungutan pajak penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pendapatan lain atas nama Wajib Pajak dan dalam bentuk apapun yang bersangkut paut dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan yang sedang dilakukan Orang Pribadi Subjek Pajak dalam negeri.

Apa dasar hukum pemerintah melakukan pungutan pajak kepada rakyat?

Kewajiban membayar pajak sendiri tercantum dalam pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

UU No 7 tahun 2021 Tentang apa?

UU ini mengatur mengenai materi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai kerja sama bantuan penagihan pajak antarnegara, kuasa Wajib Pajak, pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerja sama untuk kepentingan negara, dan daluwarsa

Bagaimana bunyi pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945?

Pasal 23 A “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. "

Bagaimanakah tarif pajak penghasilan berdasarkan UU Perpajakan No 36 tahun 2008?

Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan besarnya PKP dikalikan besarnya Tarif Pajak berdasarkan Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh. PPh Terutang: 5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000. 15% x 200.000.000 = Rp30.000.000.

Berapa tarif yang dikenakan PPh 21 bagi wajib pajak berdasarkan Pasal 17 ayat 1 UU PPh?

Dengan demikian, untuk menghitung PPh Pasal 21 yang harus dipotong PT DEF berlaku tarif lapisan pertama Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh yaitu: 5% x Rp40 juta.

Pasal 17 tentang apa?

PPh pasal 17 merupakan pasal yang secara terperinci mengatur tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan, atas penghasilan kena pajak.

Berdasarkan Pasal 28 UU KUP siapakah yang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan?

Sedangkan yang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan menurut Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 28 TAHUN 2007 adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung

Ada pada pasal berapakah mengenai pembukuan?

Di dalam Pasal 1 angka 26 UU KUP, disebutkan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan.